Berita Publikasi

Kanreg III BKN Dorong Percepatan Penyelesaian Disparitas Data, Integrasi, dan Digitalisasi Dokumen Kepegawaian

Share:

Bogor– Kantor Regional III BKN Bandung terus mengakselerasi program nasional terkait pengelolaan ASN berbasis digital. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data, Percepatan Integrasi Data, dan Percepatan Digital Management System (DMS) yang digelar di Laboratorium CAT BKPSDM Kabupaten Bogor, Rabu (17/09/25).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan PIC integrasi dan disparitas dari Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Sukabumi, serta Kota Depok. Hadir pula jajaran BKPSDM Kabupaten Bogor, dan Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi (SIDIGI) Kanreg III BKN.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Kerja SIDIGI Kanreg III BKN, Juwardi, menegaskan bahwa kualitas data ASN adalah fondasi utama dalam mewujudkan satu data ASN nasional.

“Data yang akurat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tepat, automasi layanan kepegawaian, dan akses data yang lebih mudah. Untuk itu, disparitas data harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Berdasarkan data awal, disparitas di wilayah Sukabumi Raya mencapai 17.528 data, dengan 5.333 data (30,4%) telah terselesaikan. Masih terdapat 12.195 data (69,6%) yang perlu dituntaskan bersama. Selain itu, integrasi riwayat dokumen kepegawaian juga menjadi fokus dengan target 8 riwayat dokumen.

Tak hanya itu, BKN juga mendorong percepatan program Digital Management System (DMS) sebagai bagian dari target nasional digitalisasi dokumen kepegawaian. Pada tahun 2025, ditargetkan digitalisasi mencakup 150.000 NIP (50%) dengan minimal 4 dokumen per ASN. Untuk mendukung hal tersebut, Kanreg III BKN mendorong instansi daerah menyerahkan soft copy atau mengintegrasikan dokumen melalui link API masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara BKN dan pemerintah daerah semakin erat dalam mencapai target nasional pengelolaan ASN. Dengan demikian, percepatan penyelesaian disparitas, integrasi data, dan digitalisasi dokumen dapat terlaksana optimal, sekaligus memperkuat tata kelola kepegawaian yang modern, transparan, dan akuntabel. tes

Hubungi Kami
1